Kronologi di Balik Penyelamatan Century Versi Boediono (3)


JAKARTA, KOMPAS.com — Keputusan KSSK dan BI dalam pengucuran dana talangan Bank Century dinilai banyak kejanggalan. Membengkaknya dana talangan dari yang disetujui Rp 632 miliar menjadi Rp 6,7 triliun menimbulkan tanda tanya besar. Meski diterpa keraguan berbagai pihak atas keputusan penyelamatan Century, mantan Gubernur BI Boediono dengan yakin menyatakan bahwa untuk menghadapi situasi krisis tahun 2008, penyelamatan Century merupakan keputusan terbaik. Alasannya, menjaga stabilitas sistem perbankan nasional. Akan tetapi, Boediono tak menjelaskan bagaimana alotnya proses pengambilan keputusan untuk akhirnya memberi penyelamatan bagi Century.
Keterangan berikut dikutip dari lanjutan keterangan tertulis yang diserahkan Boediono sesaat sebelum memberikan kesaksian di hadapan Pansus Angket Bank Century, Selasa (22/12/2009):
Pada akhir Oktober 2008, Bank Century dilaporkan mengalami masalah likuiditas yang serius. Rapat Dewan Gubernur BI pada 5 November 2008 memutuskan menempatkan Bank Century dalam status pengawasan khusus (SSU). Sementara itu, BI terus mengupayakan secara intensif pencarian investor baru sebagai alternatif pemecahan.
Situasi terus memburuk dengan cepat dan sampai kapan perkembangan itu akan berlanjut masih gelap. Dalam suasana seperti itu, apabila ada bank yang ditutup, akan memicu kepanikan lebih lanjut, terutama hilangnya kepercayaan publik seperti terjadi pada tahun 1997/1998. Menyikapi hal tersebut, pada 5 November 2008, Dewan Gubernur BI mengkaji kembali persyaratan mengenai CAR, agunan, dan lain-lain untuk pemberian FPJP. FPJP adalah instrumen baru BI yang didasarkan pada perppu, dimaksudkan untuk mengatasi keadaan mendesak. Instrumen serupa dipakai oleh banyak negara sewaktu menghadapi krisis saat itu. Sekali lagi, dalam masa krisis itu, perubahan aturan FPJP bukanlah satu-satunya peraturan yang diubah cepat dalam waktu singkat. Seperti dijelaskan sebelumnya, peraturan mengenai GWM juga diubah dalam tempo 11 hari, berlaku untuk seluruh bank guna merespons perubahan yang sangat cepat.
Berdasarkan hasil kajian BI, pendapat hukum dari Direktorat Hukum, interbank stress testing, dan juga kondisi keuangan yang semakin tertekan, maka pada tanggal 13 November 2008, RDG sepakat untuk menyesuaikan Peraturan Bank Indonesia (PBI) mengenai FPJP yang dikeluarkan pada tanggal 14 November 2009 dengan persyaratan CAR yang lebih longgar (positif) dan persyaratan agunan.
Dalam hal Bank Century, kondisi likuiditas dan solvabilitasnya semakin buruk. Pada tanggal 13 November 2008, bank tersebut tidak diizinkan ikut kliring dan selanjutnya pada tanggal 14 November 2008 bank diberikan bantuan FPJP. Dalam situasi yang memburuk dan kondisi sistem keuangan yang sangat rawan, bank apa pun tidak akan dibiarkan tertutup karena ditengarai dapat memicu kerusakan sistem keuangan yang lebih dahsyat lagi.
Meskipun demikian, bantuan FPJP tersebut ternyata tidak mampu memperbaiki kondisi Bank Century, maka pada tanggal 20 November 2008, RDG menetapkan Bank Century sebagai bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik. Pada tanggal 21 November 2008, rapat KSSK menetapkan Bank Century sebagai Bank Gagal Berdampak Sistemik dan menyerahkan bank gagal dimaksud kepada LPS sesuai UU No 24 Tahun 2004.
Selanjutnya, pada tanggal yang sama, 21 November 2008, dilanjutkan dengan Rapat Komite Koordinasi (KK) yang menetapkan penyerahan penanganan Bank Century kepada LPS.
Pada tanggal yang sama pula, 21 November 2008, RDK LPS memutuskan untuk melaksanakan keputusan KSSK dan KK dengan Penyertaan Modal Sementara (PMS) dan mengganti pengurus lama.
Perlu saya tegaskan, dana PMS oleh LPS ke Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun tidak hilang. Sangat mungkin, penyertaan modal ini kelak bisa kembali ke LPS jika LPS berhasil menyehatkan Bank Century dan selanjutnya menjualnya. Perlu diingat, dana PMA tersebut adalah dana milik LPS yang berasal dari iuran premi bank-bank yang menjadi peserta program penjaminan. Sesuai UU No 24 Tahun 2004 tentang LPS, di luar penjaminan simpanan, dana ini hanya boleh digunakan untuk penyelamatan bank.
Pengambilalihan Bank Century oleh LPA sama sekali tidak berarti BI dan pemerintah mengesampingkan penanganan aspek hukum kasus Bank Century.
Pada tanggal 30 November 2008, dengan Depkeu dan LPS, saya telah menegaskan tindakan BI yang secara aktif membantu penegakan hukum untuk mengusut tuntas tindak pidana terkait Bank Century dan pengembalian aset-asetnya. Pada tanggal 21 November, segera setelah pengambilalihan Century oleh LPS, BI menyampaikan surat permohonan pencekalan pemilik dan pengurus Bank Century kepada Menteri Keuangan dan pada hari itu juga pencekalan berlaku.
Jauh hari sebelumnya, Dewan Gubernur telah memerintahkan Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan BI untuk menyiapkan berkas tentang adanya Tindak Pidana Perbankan pada Bank Century untuk dilaporkan pada aparat penegak hukum. Pada tanggal 25 November 2008, BI melaporkan tindak pidana perbankan tersebut kepada Kepolisian RI.
BI secara aktif membantu Kejaksaan Agung dan Polri dalam rangka pelacakan dan pengembalian aset-aset yang dibawa kabur pemilik dan pejabat bank. Proses ini sedang berjalan.
Saya berpendapat bahwa penanganan masalah Bank Century sewaktu perekonomian dan kondisi krisis adalah yang terbaik yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan BI.
(Selesai)

Published in: on December 22, 2009 at 1:42 pm  Leave a Comment  

The URI to TrackBack this entry is: https://diazvetiauda.wordpress.com/2009/12/22/kronologi-di-balik-penyelamatan-century-versi-boediono-3/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: